41 TAHUN 20...最新版截图 # UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20...最新版 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl danmanfaat ekonoml perlu ...
PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBERSTALKING DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)The development of science and technology especially computer and internet has brought a major effect to the life of human being, either in the positive side or in the negative ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI TINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 4 作者: E Yehusy 摘要: Restorative Justice is the resolution of criminal cases involving offenders, ...
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kadar PamujiSoedirman PurwokertoJurnal Dinamika HukumPamuji, Kadar. "Implikasi Kebijakan Pendaerah- an Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1, Januari 2011. ... K...
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan ...
版本8.3.4.0 要求 查看权限要求 隐私政策 APP豌豆荚 应用介绍 UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20...应用简介 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl...
Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
Pengawaan pemerintah daerah terhadap pertanggungjawaban investor asing dalam pengembangan penanaman modal usaha budi daya mutiara di Lombok Barat :: UU No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 11 作者:...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...