Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community ...
With proper implementation, Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to False Prejudice Regarding Spouses can provide protection and justice for those who are victims of fraud in marriage and improve the quality of family life in Indonesia.Hiola, Rahmat Budiyanto...
I. M. Wartana - Volume 2 No. 2 Tahun 2012 被引量: 0发表: 2012年 EVALUASI PERAN SERTA MASYARAKATDALAM PELAKSANAAN SISTEM TEKNIK OPERASIONALPENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG As time goes by, the development of Padang Municipal is moving forward rapidly. The development of the town certainly ...
要求 查看权限要求 隐私政策 APP豌豆荚 应用介绍 UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20...应用简介 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl danmanfaat ...
Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korups...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi...
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN... C Halim 被引量: 0发表: 2015年 IMPLIKASI JUDICIAL REVIE...
27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya [J] . Suparto Suparto UIR Law Review . 2017,第01期 机译:审查法号2009年第27号法律和第2014年17月17日,关于MPR,DPR,DPD和DPRD(MD3),作为...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...