PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA... ID Sulawijaya,P Sapari,GL Tobing - 《Journal of Syntax Literate》 被引量: 0发表: 2023年 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK...
Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan ...
In Section 28H (3) RI 1945 Constitution mandates that: "Everyonehas the right to social security can enhance the development of oneselffully as a dignified... DA Ningtyas 被引量: 0发表: 2015年 TINJUAN YURIDIS PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UANDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ...
(2) There are several factors that hinder the implementation of Law No. 25/2009 in the context of public services in the field of population and civil registration in Kabupaten Manggarai, including inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, and low public...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 13 作者: M Kusuma 摘要: The Icwness income ratio to regional state budget d Klaten is the problem, wWch has to be taken an attention by the local g owr...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKAThis Study in the legal protection of the victims...
Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan ...
perdagangan yang berkaitan tentang money game, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)... F Siddiq,A Hidayat,EM Bayuni 被引量: 0发表: 2018年 TINJAUAN YURIDIS PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PENGAMBILAN ATAU TRANSFER DANA MELALUI ME...
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PASAL 59 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 146 作者: N Purnama 摘要: Persons with disabilities constitute the highest minority group in the world. ...