Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan ...
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central...
In Section 28H (3) RI 1945 Constitution mandates that: "Everyonehas the right to social security can enhance the development of oneselffully as a dignified... DA Ningtyas 被引量: 0发表: 2015年 TINJUAN YURIDIS PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UANDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ...
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMAThis research has the purpose to analyze the Sharia Banking dispute resolution, through\nthe litigation process and non-... SY Herlangga,S. Paripurna S. - 《Text》 被引量: 0发表:...
From result of research in tax service office in KPP Banyuwangi know that these research hes entitle "Analysis evolution of UU No.19 1997 to be UU No.19 2000 about collecting tax with amount of letter and effect from tax payer yet in the KPP Banyuwangi" this research represent descriptive ...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang DESAIN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANGThis research is motivated by the deepen concern toward the fenomena of Desa in Indonesia, in otherhand application of ... K ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA... ID Sulawijaya,P Sapari,GL Tobing - 《Journal of Syntax Literate》 被引量: 0发表: 2023年 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK...
The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. ...
This paper entitled "ARRANGEMENTS TRAFFIC BUMPS Act NO.22 OF 2009 ON TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT". This paper uses normative analysis method. Traffic bumps presence in Indonesia was very helpful in air traffic safety because it can reduce the number of traffic accidents. Making the bumps as a...