Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadoi:10.46799/jsa.v5i6.1236Regulations regarding the excuses of crime justification crimes will be regulated in the draf...
The aim of this research is to know the existence of traditional law society in the national agrarian law, traditional law society right to manage the Gendereh teak forest of Sumedang Regency after The Act No. 41 of 1999 is valid, and the constraint faced by the traditional law society in...
From result of research in tax service office in KPP Banyuwangi know that these research hes entitle "Analysis evolution of UU No.19 1997 to be UU No.19 2000 about collecting tax with amount of letter and effect from tax payer yet in the KPP Banyuwangi" this research represent descriptive ...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan ...
TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA MENDAPATKAN AKTA NIKAHdoi:10.35327/gara.v17i1.384... I Subardan - 《Ganec Swara》 被引量: 0发表: 2023年 TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PE...
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERB... TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TE...
Therefor money politic perpetrators can be held accountable for their action as is have been regulated in Law No.10 of 2016 concerning the second amendement to Law No. 1 of 2015 concerning the second amendment to law number 1 of 2014 concerning the election of regional heads, while there ...
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari. Tujuan dari penelitian ini ...
How do effort of Police in Pressing The Robbery by using explosives (Bondet) Based on the Institution No. 12 Tahun 1951 about TheWeapon and explosives jo Pasal 365 KUHP? 2. The obstacle of Police in Pressing The Robbery by using explosive (Bondet) Based on the Institution No. 12 Tahun ...