27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya [J] . Suparto Suparto UIR Law Review . 2017,第01期 机译:审查法号2009年第27号法律和第2014年17月17日,关于MPR,DPR,DPD和DPRD(MD3),作为...
Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri...
One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.32 TAHUN 2008 MENGENAI TERBUKANYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG As follow-up of Decision Of Lawcourt Constitution of No.5/Puu-V/2007 about repeal to ruleof section 59 article 1 ...
(2), sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut: Pasal 235 (1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 dapat ...
Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korups...
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) 机译:根据第16号法律执行环境管理和环境犯罪的环境许可证2009年第32号文件,涉及环境保护和管理(Uupplh) ...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community ...
TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang) 来自 core.kmi.open.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 831 作者: E Kurniawan Fahmi 摘要: Information development cause pornography as new problems to be solved by ...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...