27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya [J] . Suparto Suparto UIR Law Review . 2017,第01期 机译:审查法号2009年第27号法律和第2014年17月17日,关于MPR,DPR,DPD和DPRD(MD3),作为...
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan ...
TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang) 来自 core.kmi.open.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 831 作者: E Kurniawan Fahmi 摘要: Information development cause pornography as new problems to be solved by ...
One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay ...
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) 机译:根据第16号法律执行环境管理和环境犯罪的环境许可证2009年第32号文件,涉及环境保护和管理(Uupplh) ...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2009The act 46 UU. No. 44, 2009 explicitly regulates that a hospital must be responsible lawfully of all disadvantages caused by medical crew... H Christianto - 《Jurnal Yustika》 被引量: 0发表: 201...
This essay discusses the principle of Horizontale Separation in Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 about Hak Tanggungan (UUHT). The existence of this act is an instruction of the 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), especially in article 51. As we know, UUPA is made based on Adat Law...
With proper implementation, Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to False Prejudice Regarding Spouses can provide protection and justice for those who are victims of fraud in marriage and improve the quality of family life in Indonesia.Hiola, Rahmat Budiyanto...