(2), sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut: Pasal 235 (1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 dapat ...
27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya [J] . Suparto Suparto UIR Law Review . 2017,第01期 机译:审查法号2009年第27号法律和第2014年17月17日,关于MPR,DPR,DPD和DPRD(MD3),作为...
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang¬kurangnya 25 ...
Restorative Justice is the resolution of criminal cases involving offenders, victims, families perpetrator/victim, and other relevant parties to work together to find fair settlement with emphasis on restoring back to the original state, and not retaliation (Article 1 paragraph 6 of Law No. 11 Year...
One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay ...
With proper implementation, Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to False Prejudice Regarding Spouses can provide protection and justice for those who are victims of fraud in marriage and improve the quality of family life in Indonesia.Hiola, Rahmat Budiyanto...
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) 机译:根据第16号法律执行环境管理和环境犯罪的环境许可证2009年第32号文件,涉及环境保护和管理(Uupplh) ...
Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korups...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO.12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.32 TAHUN 2008 MENGENAI TERBUKANYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG As follow-up of Decision Of Lawcourt Constitution of No.5/Puu-V/2007 about repeal to ruleof section 59 article 1 ...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community ...