PENGATURAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ALOR) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that in carrying out regional autonomy the Regional Government is given rights, authorities and obliga... EJ...
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk menggali sumber-sumber daerah dan dipergunakan untuk ke...
PERAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHMohamad Saferi Dunggio, S.311005024 role of the legislature and the executive... MS Dunggio 被引量: 0发表: 2016年 Analisis Yuridis ...
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central gove...
Given that national education systems have an important role in feeding the nation of Indonesia considering also that at this time has entered the era of globalization, then the necessary higher education human resources capable of generating Indonesia quality in order to compete internationally. The ...
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KABUPATEN MIMIKAThis research is motivated by the problem: How to improve the welfare of...