PENGATURAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ALOR) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that in carrying out regional autonomy the Regional Government is given rights, authorities and obliga... EJ...
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang...
PERAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHMohamad Saferi Dunggio, S.311005024 role of the legislature and the executive... MS Dunggio 被引量: 0发表: 2016年 Analisis Yuridis ...
FAKTOR PENGHAMBAT KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAHdoi:10.59188/jcs.v2i5.355MUNICIPAL governmentFEDERAL governmentLOCAL governmentFORESTRY laws
Given that national education systems have an important role in feeding the nation of Indonesia considering also that at this time has entered the era of globalization, then the necessary higher education human resources capable of generating Indonesia quality in order to compete internationally. The ...
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DI KABUPATEN MIMIKAThis research is motivated by the problem: How to improve the welfare of...