Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 11 作者: DL Andrea 摘要: The existence of the autonomous region gave birth to the relationship...
FAKTOR PENGHAMBAT KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAHdoi:10.59188/jcs.v2i5.355MUNICIPAL governmentFEDERAL governmentLOCAL governmentFORESTRY laws
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
PERAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHMohamad Saferi Dunggio, S.311005024 role of the legislature and the executive... MS Dunggio 被引量: 0发表: 2016年 Analisis Yuridis ...
This research is motivated by the problem: How to improve the welfare of the people in the province of Papua, especially people in Mimika, What constraints increased prosperity in the province of Papua, especially people in Mimika, How to ...