Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan... W Wiriadinata - 《Journal of Public Administration & Governance》 被引量: 1发表: 2014年 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Mempro...
25/2009 in the context of public services in the field of population and civil registration in Kabupaten Manggarai, including inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, and low public awareness.Amus, Margareta NovianiYohanes, Saryono...
PENGATURAN POLISI TIDUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 15 作者: K Wicara 摘要: This paper entitled "ARRANGEMENTS TRAFFIC BUMPS Act NO.22 OF 2009 ON TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT". This paper uses normative ...
22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAANBERMOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON DI POLDA D.I.Y.(Implementatif Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan)... VERDY 被引量: 0发表: 2012...
These conditions lead to an idea to reorganize the public service in Indonesia and the result was the birth of Act No. 25 of 2009 on Public Service. Therefore, this study aims to identify the paradigm of public administration and services, and academic concepts in the perspective of public ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA... ID Sulawijaya,P Sapari,GL Tobing - 《Journal of Syntax Literate》 被引量: 0发表: 2023年 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK...
被引量: 1发表: 2009年 UPAYA HUKUM PT.PLN PERSERO DALAM MENYELESAIKAN TUNGGAKANPEMBAYARAN REKENING LISTRIK OLEH KONSUMEN DI KABUPATEN NABIREPERIODE TAHUN 2013-2016(STUDI KASUS PT.PLN PERSERO RAYON NABIRE) The title in this law assignment is "Upaya Hukum PT PLN (Persero) Rayon Nabiredalam Men...
TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 According to Articleparagraph () of constitutionstated that "Indonesia is a state of law". However, there was no explanation of the meaning a state of law ... Janpatar,Simamora - 《Journal of ...
Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan ...
PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA ...