KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH The use of official vehicles at the Regional Secretariat of Nias District from the administrative obse...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI PE... IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR) ROLE OF GOVERNMENT REGULATION Kampar district in socialized LOCAL NUMBER 7 IN 2012 ON PUBLIC SERVICES LEVY ...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHGOVERNNANCE 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 47 作者: S Hendra 摘要: This research aims to determine the role of Bima city government in ...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
ASPEK HUKUM PERAN SERTA KEBUN BINATANG SERULINGMAS DALAM KONSERVASI SATWA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TAHUN 1999 DI BANJARNEGARAThe research of concerning the aspect of law the role and also Serulingmas zoo in animal conservation...