KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi di Kabupaten Sumenep) 来自 core.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 19 作者: S Bahri 摘要: The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in ...
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN KALIMAS SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 146 TAHUN 2016 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 57 作者: ITSA Syafii 摘要: In accordance with Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak Nomor: HK: 208/...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHGOVERNNANCE 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 47 作者: S Hendra 摘要: This research aims to determine the role of Bima city government in ...
The problem in this legal writting is How the Implementation of Franchise Agreement especially in Based on Governmental Regulations Number 42, 2007 about Franchise in Melia Laundry & Dry Cleaning Yogyakarta? Empirical law of research by taking the da...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI PE... IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI ...