TANGGUNG JAWAB REKANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KEMBAR DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2012 Mahakams bridge was a bridge that connected Samarinda with Samarinda Seberang and other cities like Balikpapan, Kukar and Kubar. Al...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS di Sekretariat Daerah, Subulussalam This study aims to determine and analyze the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2019 concerning the Perf... A. Rajab,Heri Kusmanto...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang the constitution court, constitutional reviewAbstrakKeberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945...
Universitas di Ponegoro Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang tentang pinjaman ... T Pamuji Tnh 被引量: 4发表: 2008年 PENGARUH PENDAPATAN AS...
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM CSR DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang ... R Reban,I Fachruddin - 《Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara》 被引量: 0发表: 2019年 PERATURAN MENTERI PENDIDIK...
PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHGOVERNNANCE 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 47 作者: S Hendra 摘要: This research aims to determine the role of Bima city government in ...