TANGGUNG JAWAB REKANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KEMBAR DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2012 Mahakams bridge was a bridge that connected Samarinda with Samarinda Seberang and other cities like Balikpapan, Kukar and Kubar. Al...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
3 TAHUN 2011 (Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011 (Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan, ...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SURAKARTA\\ud\nDALAM PENGELOLAAN PASAR KLEWER\\ud\nBERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010\\ud\nTENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL... SN Pustika 被引量: 0发表: 2012年 KEBIJAKAN E-WASTE MANAGEMENT PADA PERGURUAN TINGGI BERBASIS ICT...
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang the constitution court, constitutional reviewAbstrakKeberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945...
Yustisia Edisi Nomor 69. 44-54.Pujiyono. 2006. Struktur organisasi birokrasi daerah yang ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Peringkat Daerah. Yustisia 69 (Sep-Des):44-54... Pujiyono,Pujiyono - 《K Law》 被引量: 3发表: 2006年 IMPLEMEN...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...