Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
6 Tahun 2014 tentang desa, dirasakan penting untuk melihat desa Bawmataluo dari perspektif kedua produk hukum tersebut. Harapannya agar pengelolaan Desa Bawmataluo selama ini, dapat disesuaikan dengan kaidah peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di UNESCO sendiri. Tulisan ini menggu...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...
The research aims to describe the accountability of foreign investment company particularly in pearl-farming development, to understand legal protection from the regional government for foreign capital investment company, and to investigate the implementation of government control or other forms of involvement...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) 机译:根据第16号法律执行环境管理和环境犯罪的环境许可证2009年第32号文件,涉及环境保护和管理(Uupplh) ...
Information development cause pornography as new problems to be solved by police and society, especially in Malang area where internet was the main needs for students and undergraduates. The writer here analyzed the existence of porn site in Indonesia, law effort done by Central Police Headquarter ...
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Di Kota Semarang Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improvesurety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created asthe center of the re......
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kasus Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Perempuan Pada Sektor Garmen Di Kota Semarang)Women are often depicted with a weak creature because she has multiple functions, ... E Manik - 《Universitas Gadjah Mada》 被引量: 0发表: ...
ANALISIS EFEKTIFITAS UU NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN YANG ADA DI INDONESIAdoi:10.59188/jcs.v2i5.365INDONESIALEGAL researchWORLD cultureGOVERNMENT liabilityCIVILIZATIONRESEARCH methodologyPreserving culture is a shared responsibility between the govern...