Tinjauan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Desa Bawmataluo Sebagai Kawasan Cagar Budaya 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 17 作者: D Simatupang 摘要: This article reviews the policy of cultural heritage management of Bawmataluo village of South Nias Regency, having been ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
Kewenangan KPPU menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai penegak hukum dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus dugaan... HW Notonegoro - 《Text》 被引量: 0发表: 2008年 ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA...
40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis terhadap problematika perwakafan terfokus pada manaje-men dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih... F Muntaqo 被引量: 1发表: 2015年 Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pelaksanaan Produk Tabungan Ib Mapan...
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASEINTERNASIONAL Dl INDONESIA (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 30Tahun 1999) EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASEINTERNASIONAL Dl INDONESIA (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 30Tahun 1999)Law Nr.30/1999 mentioned aguidance ofimplementing foreign arbitration execution. This article ex plained ...
Implementasi kebijakan Qanun Nomor 17 tahun 2002 tentang Pajak Reklame :: Studi kasus di Kabupaten Pidie Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam The enactment of the 1999 Act Number 22 connected with the 2004 Act Number 32 has been a juridical form of local autonomy administration in Pidie regency and...
PENGGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI\\ud\nDALAM PENYELESAIAN DELIK PERS\\ud\nBERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999The title of the writing of this law is use right of reply and correction in the\\udcompletion of press offenses under the law number 40 of ...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN MARGINALThe Right to education according to the mandate of the Constitution the rights of all citizens, but in practice not all citizens had the right to education, especially in higher ...