PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... NUA Riza - 《Adil Jurnal Hukum》 被引量: 0发表: 2012年 MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
UU Perlindungan Konsumen merupakan aplikasi untuk android ini bisa didownload secara gratis dan bisa digunakan tanpa perlu koneksi Internet / Offline Edition. Aplikasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen di Indonesia diantaranya adalah...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam format yang mudah dibaca di device android.Tags: pemilu, 2014, aturan, politik, parpol, dpr UU Pemilu更新内容 提升了稳定性。
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK ASING SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR WAHYU RAHMADANI, E0011327, 2015, LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN COOPERATION WITH FOREIGN PARTY DO AFTER THE ENTRY INTO FORCE...
PENGGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI\\ud\nDALAM PENYELESAIAN DELIK PERS\\ud\nBERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999The title of the writing of this law is use right of reply and correction in the\\udcompletion of press offenses under the law number 40 of ...
INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTO... Rahma Safitri, E0009275. 2009. THE INDEPENDENCY OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN THE BANKING SUPERVISION IN INDONESIA (BASED ON THE ...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN MARGINALThe Right to education according to the mandate of the Constitution the rights of all citizens, but in practice not all citizens had the right to education, especially in higher ...