Tinjauan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Desa Bawmataluo Sebagai Kawasan Cagar Budaya 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 11 作者: D Simatupang 摘要: This article reviews the policy of cultural heritage management of Bawmataluo village of South Nias Regency, having been ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... NUA Riza - 《Adil Jurnal Hukum》 被引量: 0发表: 2012年 MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASEINTERNASIONAL Dl INDONESIA (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 30Tahun 1999) EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASEINTERNASIONAL Dl INDONESIA (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 30Tahun 1999)Law Nr.30/1999 mentioned aguidance ofimplementing foreign arbitration execution. This article ex plained ...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN MARGINALThe Right to education according to the mandate of the Constitution the rights of all citizens, but in practice not all citizens had the right to education, especially in higher ...
PENGGUNAAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI\\ud\nDALAM PENYELESAIAN DELIK PERS\\ud\nBERDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999The title of the writing of this law is use right of reply and correction in the\\udcompletion of press offenses under the law number 40 of ...