ANALISIS EFEKTIFITAS UU NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN YANG ADA DI INDONESIAdoi:10.59188/jcs.v2i5.365INDONESIALEGAL researchWORLD cultureGOVERNMENT liabilityCIVILIZATIONRESEARCH methodologyPreserving culture is a shared responsibility between the govern...
Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa YogyakartaThis research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the ... I Perpustakaan Ugm - 《Mimbar Hukum》 被引量: 0发表: 20...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...
12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the position of the MPR as State institutions. Provisions of the MPR is considered to have urgency in Indonesia's system, because the MPR as State institutions is considered to still have the duty and ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen ... Implementation of Law number 40 of 2007 on Corporate Social Responsibility in the development of surrounding communities at PT. Semen Baturaja (Persero) Tb... P Rahman - ...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...