Tinjauan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Desa Bawmataluo Sebagai Kawasan Cagar Budaya 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 17 作者: D Simatupang 摘要: This article reviews the policy of cultural heritage management of Bawmataluo village of South Nias Regency, having been ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA BANK BNI) Along with the advancement of technology is one of service Bank launches ATM (Auto Teller Machine) to facilitate customer transactions ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... NUA Riza - 《Adil Jurnal Hukum》 被引量: 0发表: 2012年 MERGER PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
Implementasi Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 This research is risen by the lack of awareness of restaurant owners in paying local taxes. It is known from the Office of the Pariaman Municipality Financ... U...
Ekesekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 30 Tahun 1998) 来自 掌桥科研 喜欢 0 阅读量: 38 作者: S Yudowibowo 摘要: Law Nr. 30/1999 mentioned a guidance of implementing foreign arbitration axecution. This article explained some law problems deal ...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...
INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTO... Rahma Safitri, E0009275. 2009. THE INDEPENDENCY OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN THE BANKING SUPERVISION IN INDONESIA (BASED ON THE ENACTME...
Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum The purpose of this study was to answer three questions relating to the regulation ofelections. Is to determine: (1) Are the elections in Indonesia's consti...