# UU KPK NO. 30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap...
This essay discusses the principle of Horizontale Separation in Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 about Hak Tanggungan (UUHT). The existence of this act is an instruction of the 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), especially in article 51. As we know, UUPA is made based on Adat Law...
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.di indonesia mengenai perseroan terbatas di atur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 silahkan download aplikasinya secara gratis ...
Restorative Justice is the resolution of criminal cases involving offenders, victims, families perpetrator/victim, and other relevant parties to work together to find fair settlement with emphasis on restoring back to the original state, and not retaliation (Article 1 paragraph 6 of Law No. 11 Year...
(2) antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Angka 3 Pasal 56 Cukup jelas, Angka 4 Pasal 58 Huruf a Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini ...
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang¬kurangnya 25 ...
44 TAHUN 2009The act 46 UU. No. 44, 2009 explicitly regulates that a hospital must be responsible lawfully of all disadvantages caused by medical crew... H Christianto - 《Jurnal Yustika》 被引量: 0发表: 2011年 Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-undang No...
MPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the position of the MPR as State institutions. Provisions of the MPR is considered to have urgency in ...
Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa YogyakartaThis research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the ... I Perpustakaan Ugm - 《Mimbar Hukum》 被引量: 0发表: 20...
UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20... 评论 下载豌豆荚,参与网友评论互动 暂无评论 查看更多 热门应用 快手极速版 番茄免费小说 搜狐视频 狼人杀 腾讯视频 爱看书免费小说 来疯 春秋航空 番茄畅听 Keep 淘车车 腾讯手机管家 飞猪旅行 前程无忧51Job 优酷视频 同程旅行 58同城 易车汽车报价 网易有道词典 凤凰新闻 ...