evaluation and monitoring of the implementation of Law no. 5 of 2017 must continue to be carried out to ensure that efforts to preserve and develop culture can continue to be achieved properly and sustainably.Damopolii, Lutfi SalamAchir, Nurvazria...
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN TARIF PAJAK PROGRESIF MENJADI TARIF PAJAK TUNGGAL (UU No.36 Tahun 2008) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)The research is case study research in Pratama ... VPB Utomo - ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN ...
FUNGSIONALISASI UU NO. 23 TAHUN 2004 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN YOGYAKAKARTAThis research was conducted to find out the functionalization of law no... P Soge 被引量: 0发表: 0年 FUNGSI KEUNTUNGAN USAHATANI...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN... C Halim 被引量: 0发表: 2015年 IMPLIKASI JUDICIAL REVIE...
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Di Kota Semarang Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improvesurety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created asthe center of the re......
TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang) 来自 core.kmi.open.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 614 作者: E Kurniawan Fahmi 摘要: Information development cause pornography as new problems to be solved by ...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community in...
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang¬kurangnya 25 ...
Implementasi Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen ... Implementation of Law number 40 of 2007 on Corporate Social Responsibility in the development of surrounding communities at PT. Semen Batur...