Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadidoi:10.38035/jihhp.v5i1.3204PERSONALLY identifiable informationDATA security failure
Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korups...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20...应用简介 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl danmanfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan ...
One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay ...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled ...
While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment ...
PARTISIPASI PELAKU USAHA RESTORAN\\ud\nDALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN\\ud\nMENURUT UU No. 23 TAHUN 1997\\ud\nDI YOGYAKARTAEnvironmental problem, of course, is a very important thing. It should be a\\udconcern of society member because it influences the preservation of our\\udenvironment...
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang¬kurangnya 25 ...