PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA\\ud\nINDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH\\ud\nBERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS\\ud\nBAGI PROVINSI PAPUAThe title of this research is "Politics of Civil Rights ...
FUNGSIONALISASI UU NO. 23 TAHUN 2004 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN YOGYAKAKARTAThis research was conducted to find out the functionalization of law no... P Soge 被引量: 0发表: 0年 FUNGSI KEUNTUNGAN USAHATANI...
Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa YogyakartaThis research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the ... I Perpustakaan Ugm - 《Mimbar Hukum》 被引量: 0发表: 20...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji kepatuhan perusahaan terhadap perlakuan pelaporan aset sesuai dengan PSAK No 16, yang telah mengalami revisi sebanyak dua kali selama masa konvergensi, yaitu pada tahun 2007 dan 201... NY Savitri 被引量: 0发表: 2018年 ANALISIS PENGGUNAAN...
政策原文链接: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008 发文单位: 文件编号: - 文件名: 2008年第36号法律(UU),关于1983年第7号所得税法的第四次修正案 发文日期: 政策解读: - 备注: - 纵横四海点评: - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERU...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang) 来自 core.kmi.open.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 614 作者: E Kurniawan Fahmi 摘要: Information development cause pornography as new problems to be solved by ...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community in...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
UU PERS NO. 40 TAHUN 199...最新版截图 # UU PERS NO. 40 TAHUN 199...最新版 Undang Undang pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan in...