The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Law No. 5 of 2017 concerning the promotion of culture in preserving culture in Indonesia. This research was compiled using normative law research methods using normative studies in the form of products of legal behavio...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
Halal Bihalal Galas 84 Tahun 2023 May 15, 2023Aris Heru UtomoNo comments Membaca istilah halal bihalal, tidak sedikit yang mengira bahwa istilah tersebut merujuk ke pada kebiasaan yang dilakukan masyarakat Arab, khususnya di Mekkah dan Madinah. ...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN... C Halim 被引量: 0发表: 2015年 IMPLIKASI JUDICIAL REVIE...
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the ...
TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO DI INTERNET MENURUT UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Polresta Malang) 来自 core.kmi.open.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 614 作者: E Kurniawan Fahmi 摘要: Information development cause pornography as new problems to be solved by ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...