Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal pro
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarka...
30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20...应用简介 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2004TENTANGWAKAFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl danmanfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan ...
One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay ...
Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadidoi:10.38035/jihhp.v5i1.3204PERSONALLY identifiable informationDATA security failuresDATA protectionSTRICT liabilityNOTARIESIn exercising his authority as an official...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the ...
PARTISIPASI PELAKU USAHA RESTORANDALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGANMENURUT UU No. 23 TAHUN 1997DI YOGYAKARTAEnvironmental problem, of course, is a very important thing. It should be a concern of society member because it influences the preservation of...
The title of this research is "Politics of Civil Rights Violations Against Indonesian citizen of Origin Papua in Papua After Applicability of Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province." The background of the problem in wri...