30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang K... The research aims to know the role of notary in alterated articles of foundation that was being legal person after the act number 28/...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
UU PERS NO. 40 TAHUN 199...最新版截图 # UU PERS NO. 40 TAHUN 199...最新版 Undang Undang pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan in...
IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...
18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. bertempat tinggal di Indonesia;c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;d. berusia sekurang¬kurangnya 25 ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2009The act 46 UU. No. 44, 2009 explicitly regulates that a hospital must be responsible lawfully of all disadvantages caused by medical crew... H Christianto - 《Jurnal Yustika》 被引量: 0发表: 201...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community ...
UU WAKAF NO. 41 TAHUN 20... 评论 下载豌豆荚,参与网友评论互动 暂无评论 查看更多 热门应用 快手极速版 番茄免费小说 搜狐视频 狼人杀 腾讯视频 爱看书免费小说 来疯 春秋航空 番茄畅听 Keep 淘车车 腾讯手机管家 飞猪旅行 前程无忧51Job 优酷视频 同程旅行 58同城 易车汽车报价 网易有道词典 凤凰新闻 ...
Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ...