Law No. 16 of 2019 concerning Annulment of Marriage due to Misunderstanding of Fraud Regarding Spouses is a legal regulation that aims to protect individual rights in marriage and avoid fraud in the marriage process. With proper implementation, Law No. 16 of 2019 concerning Annulment...
Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang K... The research aims to know the role of notary in alterated articles of foundation that was being legal person after the act number 28/...
Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan /oleh Nu... Keabsahan perkawinan berdasarkan ajaran agama Khong hu chu di Indonesia Kajian terhadap penerapan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang ...
bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal...
ANALISIS EFEKTIFITAS UU NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN YANG ADA DI INDONESIAdoi:10.59188/jcs.v2i5.365INDONESIALEGAL researchWORLD cultureGOVERNMENT liabilityCIVILIZATIONRESEARCH methodologyPreserving culture is a shared responsibility between the gover...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN... C Halim 被引量: 0发表: 2015年 IMPLIKASI JUDICIAL REVIE...
Information development cause pornography as new problems to be solved by police and society, especially in Malang area where internet was the main needs for students and undergraduates. The writer here analyzed the existence of porn site in Indonesia, law effort done by Central Police Headquarter ...
MPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the position of the MPR as State institutions. Provisions of the MPR is considered to have urgency in ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...