16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN, UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP, UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU NO. 31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) [O] . Utami Shinta 2011 机译:侦查和调查犯罪权威...
Eka Putri. Asih, dan Suryati. Tati, Menuju Sistem Jaminan Sosial: Pemetakan dan Telaah Kritis Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebelum UU No. 40 Tahun 2004/SJSN. Buletin Penelitian Kesehatan, Volume 40 Nomor 2, Juni 2012, Halaman 85-99....
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
Peranan notaris terhadap perubahan anggaran dasar yayasan yang berbadan hukum setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan di Tanjung Pinang K... The research aims to know the role of notary in alterated articles of foundation that was being legal person after the act number 28/...
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut: 1....
KEWENANGAN PENANGANAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LAUT YURIDIKSI NASIONAL OLEH TNI ANGKATAN LAUT PASCA LAHIRNYA UU RI NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNIIn writing scientific work called " The authority handling piracy and piratical at sea jurisdiction national by the navy after it birth of Law RI...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community ...
Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 21 作者: S Dwi Kartika 摘要: The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law...
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS YAYASAN TERHADAP PAILITNTA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 SERTA PERUBAHANNYA (UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN)Fondation as a nonprofit institution, that is generally engaged in ... EP Meliala,R Siregar,W Windha - 《Transparency》 被...