30 TAHUN 2002最新版 Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pem...
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN... Melalui ketentuan aturan ini, pengaturan dan pengawasan masuknya lalu lintas barang dan jasa atau disebut kepabeanan, dapat ditertibkan. ...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan ...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
20 Tahun 2003? 2) Bagaimana kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003? 3) Apa implikasinya terhadap kemajuan Pendidikan agama Islam di Indonesia? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. ...
Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa YogyakartaThis research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the ... I Perpustakaan Ugm - 《Mimbar Hukum》 被引量: 0发表: 20...
Tinjauan mengenai pembagian harta akibat perceraian bagi golongan Tionghoa menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus putus... The research aimed to study property division following the divorce of a Chinese marriage according to the Act No. 1/1974. It was a empir...