IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SANGKA YANG TERDAPAT UNSUR PENIPUAN MENGENAI DIRI PASANGANdoi:10.59188/jcs.v2i5.335INDONESIAMARITAL qualityMARRIAGEFAMILIESLAW librariesLIBRARY materialsMARRIED peopleA marriage can be null and void and can be annulled...
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tugas dan wewenang" sebagaimana yang diatur pada ayat (2) antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Angka 3 Pasal 56 Cukup ...
19 tahun 2005 tentang Standar Nasinal ... E. Ariyani 被引量: 1发表: 2015年 Analisis Hukum Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Studi Pada Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya) Yayasan dalam ...
The research aims to describe the accountability of foreign investment company particularly in pearl-farming development, to understand legal protection from the regional government for foreign capital investment company, and to investigate the implementation of government control or other forms of involvement...
Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadidoi:10.38035/jihhp.v5i1.3204PERSONALLY identifiable informationDATA security failuresDATA protectionSTRICT liabilityNOTARIESIn exercising his authority as an official...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the ...
Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 23 作者: S Dwi Kartika 摘要: The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law...
Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023doi:10.38035/jihhp.v4i2.1856CONSTITUTIONAL courtsLEGAL rightsJUDICIAL review...
ANALISIS EFEKTIFITAS UU NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN YANG ADA DI INDONESIAdoi:10.59188/jcs.v2i5.365INDONESIALEGAL researchWORLD cultureGOVERNMENT liabilityCIVILIZATIONRESEARCH methodologyPreserving culture is a shared responsibility between the gover...