16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN, UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP, UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU NO. 31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) [O] . Utami Shinta 2011 机译:侦查和调查犯罪权威...
Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa YogyakartaThis research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the ... I Perpustakaan Ugm - 《Mimbar Hukum》 被引量: 0发表: 20...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin ... K Negara - 《Kertha Negara》 被引量: 0发表: 2013年...
Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the ...
Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 21 作者: S Dwi Kartika 摘要: The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...