KEDUDUKAN KETETAPAN MPR BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the ...
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan peluang yang cukup luas bagi kalangan industri untuk berpartisipasi dalam penega lannya, juga mewajibkan rnengolah limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Penelitian ini ... R Safitri - PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DALAM PENEGAK...
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community in local governance. Therefore,... Hananto,U Dwi - MASALA...
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI ...
Kedudukan utang pajak dalam lembaga kepailitan :: Tinjauan kriteria utang menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004 来自 etd.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 21 作者: Paredos 摘要: The definition of credit in the 2004 Bankruptcy Act No.37 makes it possible that tax credit being resolved ...