KAJIAN PENYIARAN SECARA ILEGAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAdoi:10.36418/syntax-literate.v8i12.14288This research delves into the study of illegal broadcasting from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Th...
KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 ... KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-...
The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. ...
Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri 来自 etd.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 41 作者:MEA Lande,MS Prof.,MEA Lande 摘要: This research aims to analyze the factors that obstructed by the old social foundation that tried to ...
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and ... H Nurcholis 被引量: 3发表: 2014年 Peneg...
URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO... URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG ...
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Act No. 23 of 2014 to position the governor in two positions, namely as Head of the Autonomous Region and as representatives of the Central Government in the area....
Keywords: ASEAN Economic Community, trademarks, geographical indications, national interest AbstrakKesiapan perlindungan hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menekankan wilayah ekonomi yang kompetitif, yaitu perluasan definisi...
PENGATURAN POLISI TIDUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 15 作者: K Wicara 摘要: This paper entitled "ARRANGEMENTS TRAFFIC BUMPS Act NO.22 OF 2009 ON TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT". This paper uses normative ...