Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 "Tentang Jabatan Notaris" (... The authentic evidence is required in order to support the success of law enforcement. It is about situation, phenomenon, or legal action ...
Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)do... M Hairuni,W Safitri - 《Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum》 被引量: 0发表: 2019年 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PE...
The conclusions of this study also emphasize the importance of harmonizing central and regional policies to eliminate sectoral egos and improve coordination within the insurance sector.Amir, Budi PraptawismacayaJournal of Syntax Literate
4. IMPLIKASI POLITIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP [O] . David Aprizon Putra 2018 机译:刑事执法的政治影响2009年法律规定的环境保护与环境执法努力管理 意见...
URGENSI ADANYA AKTA NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANGdoi:10.46799/syntax-idea.v5i8.2471...
PENGENAAN PBB TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI DI PROPINSI DIY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHBased on the importance of taxation in a particular land... FDAC Kirana 被引量: 0发表: 2017年 KONSISTENSI PENGATUR...
The effect of for social foundation based on article 71 so for the foundation that has not adapt as possible will lost their, law status, at least 3 years after this law valid. They should adapt their statute with this law, and they not adapt with the foundation law so by the court ...
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central...
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, maksudnya untuk menjelaskan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berkiatan dengan prinsip pencemar membayar. Abstract Principle of one who pollute must be fined is a principle that often ...
PELANGGARAN PENGGUNAAN ZEBRA CROSS DALAM CITAYAM FASHION WEEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANdoi:10.36418/Syntax-Literate.v8i4.11637Law is a regulation made by the authorities aimed at regulating human behavior t...