Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central...
Given that national education systems have an important role in feeding the nation of Indonesia considering also that at this time has entered the era of globalization, then the necessary higher education human resources capable of generating Indonesia quality in order to compete internationally. The ...
The existence of zakat institutions, there are Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) and Lembaga Amil Zakat (LAZ), is one of the positive response of the government in implementation of zakat management in Indonesia. This research is an empiric research. The location of this research is in BAZNAS...
Sampak Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan terhadap Yayasan-yayasan Sosial yang telah berdiri 来自 etd.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 41 作者:MEA Lande,MS Prof.,MEA Lande 摘要: This research aims to analyze the factors that obstructed by the old social foundation that tried to ...
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 来自 etd.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 26 作者: RDI Wijaya 摘要: This study aims to describe the juridical analysis on provisions of Article 53 UUJN / Notary and legal consequences for the deed he made if ...
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dalam Bahasa Inggris Yang Merugikan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan... R Susanto 被引量: 0发表: 2018年 KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG (Analisis Terhadap...
KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 ... KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-...
Abtrak Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pemerintah kabupaten/kota, diambil alih oleh... VE Satya - 《Jurnal Aspirasi》 被引量: 0发表: 2019...
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pasuruan) Dari penelitian diperoleh hasil pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan PERDA No.31 Tahun 2011 ...