Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan ...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASANGovernment to guarantee certainty and orderliness of law, hence there is effort to purify again deviation to purpose and objectives of is forming of institution. Therefore institution to purposes ...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan distribusikan produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yaitu dengan dijerat pasal 196 dan 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang ...
Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta The Law No. 18Near 1997 about Regional Tax and Regional Retribution (PDRD) has caused a changing in structure of the regional tax revenue. In DKI Jakarta there remains ...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
24 TAHUN 2018 TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN MENURUT\\udUNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009\\ud(KAJIAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG\\udINFRASTRUKTUR DI KOTA... I Djono,B Ginting,M Siregar 被引量: 0发表: 2019年 加载更多...
KEBERLAKUAN EVALUATIF PENDAPATAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 42 TAHUN 1999 来自 掌桥科研 喜欢 0 阅读量: 12 作者: Sonny 摘要: It is an obligation that the fiduciary guarantee documents are registered in the form of authentic documents from the notary public so that the fiduciary ...
Upaya penyelesaian konflik di Papua :: Sehubungan dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian... Upaya penyelesaian konflik di Papua :: Sehubungan dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian...
Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh) 机译:根据第16号法律执行环境管理和环境犯罪的环境许可证2009年第32号文件,涉及环境保护和管理(Uupplh) ...
(2) There are several factors that hinder the implementation of Law No. 25/2009 in the context of public services in the field of population and civil registration in Kabupaten Manggarai, including inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, and low public...