Small and Medium Enterprises who commit violations in the brand the products it produces it is to install brands that are well known in the products into the big question about the socialization conducted regarding the importance of IPR, which is how the existence of Article 76 of the Law No...
22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didukung oleh data primer dan sekunder dengan ...
(2) There are several factors that hinder the implementation of Law No. 25/2009 in the context of public services in the field of population and civil registration in Kabupaten Manggarai, including inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, and low public...
Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta The Law No. 18Near 1997 about Regional Tax and Regional Retribution (PDRD) has caused a changing in structure of the regional tax revenue. In DKI Jakarta there remains ...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
H Ati,F Lendriyono - 《Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan》 被引量: 0发表: 2020年 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGNOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMPELAYANAN PERSAMPAHAN Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi perda kotaBandar Lampung ...
The cancellation of the Law Number 45 Year 1999 on the establishment of Middle Irian Province, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya and Kota Sorong was the of the long effort from the Papua public society, who wants to imply the law number 21 Year 2001 on a special ...
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASANGovernment to guarantee certainty and orderliness of law, hence there is effort to purify again deviation to purpose and objectives of is forming of institution. Therefore institution to purposes ...
PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGIRIMAN DOKUMEN DI PT. KERTA GAYA PUSAKA PERWAKILAN PURWOKERTONowadays, the issue of consumer protection in Indonesia has encompassed various fields of social life, nd without any exemption, the isuue of ...
TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 (KAJIAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG INFRASTRUKTUR DI KOTA JAYAPURA DI ERA OTONOMI KHUSUS)People demand for good and clean governance is determinate by existence...