Keywords: ASEAN Economic Community, trademarks, geographical indications, national interest AbstrakKesiapan perlindungan hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menekankan wilayah ekonomi yang kompetitif, yaitu perluasan definisi...
ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PEMBATASAN PRAKTEK KARTEL DI INDONESIAThis essay titled Analysis of The Effectiveness Regulation Number 5 of 1999 on...
Dampak penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Sosial yang telah berdiri sebelumnya di Kota YogyakartaThis research aims at determining ... RF Arini - 《Text》 被引量: 0发表: 2003年 Analisis Hukum Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang No...
Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamini di Kota Denpasar Petroleum as a strategic natural resource contained in the Indonesian mining jurisdiction is and has become a national asset that has been controlled by th... F ...
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
PENGATURAN POLISI TIDUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 15 作者: K Wicara 摘要: This paper entitled "ARRANGEMENTS TRAFFIC BUMPS Act NO.22 OF 2009 ON TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT". This paper uses normative ...
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Anonim. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Republik Indonesia... RW Tuti 被引量: 0发表: 2014年 KARAKTERISTIK UNIVERSAL PELAYANAN PUBLIK...
The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. ...
PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA ...
Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa This journal discusses the legal consequences of the changes the village into the village on a crooked land after the enactment of Law No. 6 of 2014 about ... Nadi...