Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadoi:10.46799/jsa.v5i6.1236Regulations regarding the excuses of crime justification crimes will be regulated in the draf...
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTES KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAIdoi:10.59141/jist.v4i6.632The main strategy for administrative service organizations in Indonesia, including the Population and Civil Registration Office, is to imp...
PENERAPAN PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA OJEK ONLINE DI KOTA GORONTALOdoi:10.59188/jcs.v2i5.347URBAN transportationTRANSPORTATION policyCITY trafficMOTORCYCLISTSROAD usersDISTRACTIONRoad Traffic and Transportation Regulat...
URGENSI ADANYA AKTA NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANGdoi:10.46799/syntax-idea.v5i8.2471...
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DARI MASA HINDIA BELANDA HINGGA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGANdoi:10.36418/syntax-literate.v9i6.16192The history of insurance can be traced back to 1750 BC with the di...
STATUS BADAN HUKUM BUMDES SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJAdoi:10.36418/syntax-literate.v8i2.11380Village Owned Enterprises are legal entities established by Village Government. Establishment by the Vi...
MAKNA SUMIR DALAM PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015)doi:10.36418/syntax-literate.v8i1.11089...
PELANGGARAN PENGGUNAAN ZEBRA CROSS DALAM CITAYAM FASHION WEEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANdoi:10.36418/Syntax-Literate.v8i4.11637Law is a regulation made by the authorities aimed at regulating human behavior t...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKAdoi:10.36418/syntax-literate.v8i9.13679A more crucial problem which is also the main topic of discussion in th...
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central...