33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk menggali sumber-sumber daerah dan dipergunakan untuk ke...
Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Keuangan Negara Dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan di RSU dr.F.L.Tobing Sibolga) The goods / services within the government are composed of organizations in the implementation of the Budget User / Autho...
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ... U Muslikhah 被引量: 0发表: 2013年 TINJAUAN YURIDIS ALA...
PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUNPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. One is the founder and Pension Fund. The problems discussed in this research is... R Prasuseno 被引量: 0发表: 2014年 PELAKSANAAN PEMUTUS...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGNOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMPELAYANAN PERSAMPAHAN Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi perda kotaBandar Lampung nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayananpersampahan, dalam upaya pelaksanaan pelay...
PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUNPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. One is the founder and Pension Fund. The problems discussed in this research is... R Prasuseno 被引量: 0发表: 2014年 PERLINDUNGAN HUKUM...
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang. Tanggung jawab BPKH... EF Primadhany - 《Jurisdictie》 被引量: 0发表: 201...
Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI) Law no. 14 of 2008 on Public Disclosure requires all public bodies in Indonesia to open the door of access to the information...
INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTO... Rahma Safitri, E0009275. 2009. THE INDEPENDENCY OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN THE BANKING SUPERVISION IN INDONESIA (BASED ON THE ENACTME...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM DARI BEBERAPA NEGARA (INDONESIA-BELANDA-AMERIKA SERIKAT) ada norma hukum yang dapat dijadikan landasan atau melegalkan tindakan Euthanasia, karena bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ... M Arwani 被引量: 0...