It looks from the reduction of authority in BPSK, the legal basis for arrangement of UMKM in Yogyakarta is more focused towards the development of UMKM, work of UMKM is more focused toward the development UMKM, it looks from RAK 2015.Ma...
PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DIY DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERDASARKAN PADA ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DIY The writer give an advice and a recommendation to the Governor of DIY Provinces for change Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 Tentang Organ...
Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak... Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan ...
KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Act No. 23 of 2014 to position the governor in two positions, namely as Head of the Autonomous Region and as representatives of the Central Government in the area....
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated the authority of regional governments in the forestry sector which is expected to become a legal product that will create ideal conditions in the implementation of governance in the forestry sector between the central...