IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined)Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam ...
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Tujuan artikel ini adalah bagaimana mengharmonisasi tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana UNCAC 2003, dan...
REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/ TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG ‐ UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAREALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/ TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG ‐ UNDANG...
PENERAPAN PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA OJEK ONLINE DI KOTA GORONTALOdoi:10.59188/jcs.v2i5.347URBAN transportationTRANSPORTATION policyCITY trafficMOTORCYCLISTSROAD usersDISTRACTIONRoad Traffic and Transportation Regulat...
ProblemimplementationvillageThe state recognizes and respect the Village as a legal community unit that has the authorithy to regulate and manage gonverment affairs and the rights of origin and traditional autonomous. In the context of recognition and respect, since the independence of Indonesia ...
KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI JAWA TENGAH 来自 ResearchGate 喜欢 0 阅读量: 7 作者: S Suharto 摘要: This article describes the Capacity of the Village Government in the framework of implementing the 2014 Law Number 6 concerning ...
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANALISIS ISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 28 作者: OR Putra 摘要: Today the public service is still faced with conditions that do not fit the needs and changes in various areas ...
KAJIAN PENYIARAN SECARA ILEGAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAdoi:10.36418/syntax-literate.v8i12.14288This research delves into the study of illegal broadcasting from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Th...
"Tinjauan Filosofis Un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Jur- nal Dinamika Hukum 8 (2) Mei 2008, FH UNSOED;Prihatinah, Tri lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 2. Mei 2008. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed;...