40 year 2007 concerning the Limited Company (PT), Member of the Board of Directors (BOD) could be dismissed with a special flexible reason accepted by the General Meeting of Shareholders (RUPS). That reason could make a different interpretation and appear an indeterminacy of the law itself. ...
Jurnal Dinamika HukumPrihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Un- dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Jur- nal Dinamika Hukum 8 (2) Mei 2008, FH UNSOED;Prihatinah, Tri lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 2. Mei 2008...
PENGATURAN POLISI TIDUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 15 作者: K Wicara 摘要: This paper entitled "ARRANGEMENTS TRAFFIC BUMPS Act NO.22 OF 2009 ON TRAFFIC AND PUBLIC TRANSPORT". This paper uses normative ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA... ID Sulawijaya,P Sapari,GL Tobing - 《Journal of Syntax Literate》 被引量: 0发表: 2023年 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL BERDAS...
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ANALISIS ISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 28 作者: OR Putra 摘要: Today the public service is still faced with conditions that do not fit the needs and changes in various areas ...
The enactment of Law number of 2014 concerning villages and their implementing laws and regulations also bring legal consequences to the administration of the village administration, including the restructuring of village apparatus, the preparation of village development plans and other legal consequences. ...
KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI JAWA TENGAH 来自 ResearchGate 喜欢 0 阅读量: 7 作者: S Suharto 摘要: This article describes the Capacity of the Village Government in the framework of implementing the 2014 Law Number 6 concerning ...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,... PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ...
Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang... DARWANCE,Darwance - 《Universitas Gadjah Mada》 被引量: 0发表: 2014年 加载更多来源...
40 Year 2007 implementation of the GMS only provided Conventional can also be done by making use of electronic media such as teleconference, video conference or otherelectronic media facilities. This study uses a normative juridical research. Where the collection of data obtained from the literature ...