17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA MENDAPATKAN AKTA NIKAHdoi:10.35327/gara.v17i1.384... I Subardan - 《Ganec Swara》 被引量: 0发表: 2023年 TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PE...
Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan ...
Keabsahan Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 17 作者: Supristiwati 摘要: Research on the implementation of different religions marriages in Padang city after entry into law No. 1 of 1974 on marriage aims to ...
被引量: 0发表: 2023年 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGNOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMPELAYANAN PERSAMPAHAN Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi perda kotaBandar Lampung nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayananpersampahan, ...
KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 ... KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-...