Law Number 12 of 2012 gives no restriction or quota majors for women to obtain higher education. It is because the Government's efforts in providing equal rights for women as well as men. Besides, it was also found that the costs and social system is a factor of...
Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan ...
Small and Medium Enterprises who commit violations in the brand the products it produces it is to install brands that are well known in the products into the big question about the socialization conducted regarding the importance of IPR, which is how the existence of Article 76 of the Law No...
Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang This thesis w s done to measure the effectiveness of the implementation of the a act number 18, 1997 about regional tax and retribution m Magelang ...
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Undang-undang ini diharapkan konsisten dalam melindungi konsumen haji juga efelctif dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam melindungi konsumen haji, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga harus konsisten dengan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA... ID Sulawijaya,P Sapari,GL Tobing - 《Journal of Syntax Literate》 被引量: 0发表: 2023年 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL BERDAS...
Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan ...
KECAKAPAN BERTINDAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Ningrum Puji Lestari, Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis Program Studi Magister...
Inkonsistensi Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 Terkait Peraturan Jabatan Notaris Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN (UUJNP) kembali menghadirkan frasa yang pernah dibatalkan oleh putusan ... MHP Yunita - 《Acta...
Tenago trimindo engaged in the farmers' forest industry, they made an agreement with the people who became workers/ laborers. The employment contract is made as an anticipation that each party will have the opportunity to default in the future. Both from the pt. Tenago trimindo or it could...