This study aims to find the concept of Emergency HTN regulation in the perspective of non-natural disasters based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, this study is studied normatively using a statutory approach (Statutte Approach) and a concept...
聽聽Kata Kunci: implikasi pengalihan sistem pemerintahan sentralistik, sistem otonom daerah, Negara Kesatuan Republik IndonesiaHusin Ilyasinovatif | jurnal ilmu hukum H Ilyas - 《Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum》 被引量: 0发表: 2011年 加载更多 ...
Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar ...
3.2 Kualifikasi Personil Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan; 2) mampu melaksanakan perbuatan hukum ...
tatabahasa pula ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem更多:https://www.bmcx.com/. 翻译结果(简体中文)1: 语法是语言的法律或法规的系统更多:https://www.bmcx.com/。 翻译结果(简体中文)2: 本翻译引擎更多:https://www.bmcx.com/,不支持由 马来语 >> 简体中文 的翻译。
Upaya Hukum Tata Usaha Negara Terhadap Polemik Penganugerahan Gelar Kehormatan Akademisdoi:10.20473/mi.v7i2.51276The awarding of honorary academic degrees in the form of a chancellor's decision always gives rise to positive and negative assessments from academics and the public....
PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA PADA EMITEN BUMNThis research discusses the good corporate governance principles in State – Owned Enterprises as emiten in Indonesian positive law and its implications...
The referendum which was held on March 16, 2014 with the result 96,77% Crimean people choose to combine with Russia, has created pros and cons. On pro side, Crimean people has the right of self determination and that right has been as...
PEMAHAMAN TENTANG MATERI HUKUM PADA MATA PELAJARAN PPKn DAN KETAATAN PADA TATA TERTIB SEKOLAHObjective of this research was to have empirical data on Relation Between Comprehension on Law Material on of Subject of PPKn with Obedience To School Regulation at SMAN 3 Jakarta. This research was ...
IMPLIKASI PENOLAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARAThe Format of Indonesia Local Government that change with implementation Law Number 32 year 2004 concerning Local Government replaces Law Number 22 year 1999 concerning Local Government, the one ...