KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (STUDY KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)Asean Economic Community (AEC) 2015 is a big global economy access for ASEAN members with on...
Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung ( Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018) 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 22 作者: S Suparto 摘要: The Supreme Court (MA) decided that candidates for members of the Regional Representative Council (DPD) from...
Demi keseragaman format akta PPAT, untuk jenis dan bentuk akta, persiapan dan pelaksanaan pembuatannya mendapat pengaturan dalam perundang-undangan. Kepala Kantor Pertanahan tidak akan mendaftar akta yang tidak memakai aturan hukum yang telah ditentukan termasuk mengenai blanko akta. Permasalahan ...
KEKOSONGAN UPAYA HUKUM GUGATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN TELAH MEMBATASI HAK IMPORTIR/ESKPORTIR DALAM MENDAPATKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUMdoi:10.46799/syntax-idea.v6i7.4099The article 1 paragraph (3) of the UUD 1945 amendment stip...
Endang Sumarni dalam Elyakim Snekubun. 2014. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peaturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tesis Magister Hukum Universitas Atma Jaya : Y...
The result of the research is that Ministerial Circular Letters cannot be classified as statutory regulations but only in the form of policy rules because of their non-regulating nature and more of an administrative decision.Yusdheaputra, WafaJurist-Diction...
; medical treatment; midwifeAbstrakTindakan medis yang dilakukan oleh bidan dan menimbulkan masalah medis,akan berpotensi terjadinya tuntutan hukum, jika Bidan tidak melaksanakan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan... K Lastini,E Sutrisno,T Sugiarti - 《Mimbar Keadilan》 ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BANK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [Legal Protection for Bank Debtors According to the Laws and Regulations in Indonesia]doi:10.19166/LR.V0I0.3758Sahat Marulitua Sihombing
Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945Based on a decade of research in Indonesia, this book provides an in-depth account of the military's struggle to adapt to the new democratic system after the downfall of Suharto's ...
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMPR Decree in resettlement of legislation under the Constitution of 1945 on the basis of Law No. 12 Year 2011 cocerning formation of legislation gives rise to a variety of polemics in the ...